menteri tenaga kerja dan transmigrasi. 2014. menteri tenaga kerja dan transmigrasi

Per. Kepmenaker 609 Tahun 2012 merupakan peraturan yang dijadikan pedoman apabila ada kasus kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. SE. 4 Tahun 1980. 16/MEN/XI/2011 melalui link di bawah ini: Download PDF (167. 6. 1. 00 sampai dengan 07. oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R. Permenaker yang mengatur tentang APAR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07/ MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-. 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 8/6/2014. Oct 26, 2008 · WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI: Menimbang : a. Jenis. Permenaker No. 15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. 325/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dicabut dan. Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tentang apakah Peraturan Menteri No. KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Suardi Bahar, MT, AVS Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor AnggotaMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Surat Edaran Menteri Nomor M/8/HK. MUHAIMIN ISKANDAR, M. Tipe Dokumen. 231/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM . Tentu dengan adanya AEC, arus perpindahan tenaga kerja antar negara akan lebih marak terjadi. 02/Men/1982: Kategori: Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) K3 terkait bidang Pengelasan: Bahasa: Indonesia: Singkatan Bentuk: Permenakertrans:Tugas Dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan. Perancah (Scaffold) ialah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk. Syaiful Mahdi Mewakili Asosiasi Profesi Anggota 11. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 590 4. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Instansi Teknis dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing. Jakarta-Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan ada 114 peserta bakal mengikuti seleksi terbuka calon Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2023-2028, menyusul akan habisnya periode keanggotaan BNSP sebelum tahun 2023 ini. 7 Menteri adalah Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi. METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja. 2. Oleh sebab dilakukannya perubahan untuk pertama kali dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 (selanjutnya disebut dengan Permenaker 27/2014) yang mensisipkan beberapa. (2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dengan. Bidang Manajerial SPA sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan MenteriMenetapkan: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KWALIFIKASI JURU LAS DI TEMPAT KERJA. Demikian, agar saudara memperhatikan dan melaksanakan Surat Edaran ini. REPUBLIK INDONESIA, ttd. kondisi lingkungan kerja; g. PER-03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan terpadu; M. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu; b. b. Kembali. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu; b. Feb 20, 2011 · Gizi kerja sebagaimana hygiene perusahaan dan kesehatan kerja pada umumnya bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya kerja tenaga kerja. Jumlah pelayanan administrasi kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 7) Jumlah pemberitaan yang positif bidang Ketenagakerjaan dan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 20/MEN/XII/2011. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan. 7. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Kerja 3. 15/MEN/VIII/2008. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA. Judul: Surat Edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi No. Keputusan Menakertrans Nomor KEP. Terima kasih sudah berkunjung. : Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) K3 terkait bidang Kesehatan Kerja. (lahir 17 Juli 1969) adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Bisnis sektor bersifat tunggal. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nov 7, 2008 · kep. Direktur ialah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 3. Hj. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Penempatan Tenaga Kerja MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik: Tipe Dokumen: Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No : PER. Ke-114 peserta tersebut, sebanyak 96 peserta. Diundangkan di Jakarta . PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. No 2 dari 845 Berlaku Peraturan Menteri Nomor PER. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah tatanan. 2 of 2011 45. Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: a. Informasi Serta Merta 366; Informasi Tersedia. Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Kerja Perpanjangan, Sementara dan. M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PESAWAT ANGKAT. Sekretariat JDIH Kemnaker Biro Hukum Setjen Kemnaker Jl. 01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. Keputusan Menakertrans Nomor KEP. Data Dukung - Dokumen. 354 232. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. Per. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No. KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 7. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. 01/Men/1976 Tentang Kewajiban Latihan Hyperkes Dokter Perusahaan: Tipe Dokumen: Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. Per. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Tenaga. Menteri adalah Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi. b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Adapun tugas dan tanggung jawab dari kepala Dinas adalah : a. Beranda. si lampiran i peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor : per- 15/men/viii/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja 6 rasio jumlah petugas p3k di tempat kerja dengan jumlah pekerja berdasarkan. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Tahun : 2019. Pegawai Pengawas ialah sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. waktu kerja dan istirahat sebagaimana diatur dalam Keputusan. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 17/MEN/XI/2008 tentang Pengangkatan, Dec 29, 2010 · Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu yakni Fahmi Idris. 4 Tahun 1980 jelaskan? Permenaker APAR menjelaskan tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. 3. 04/MEN/1980 TENTANG SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAN ALAT PEMADAM API RINGAN. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Pasal 2 Tugas pokok pelayanan Kesehatan Kerja. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; 2010. UPT Balai Latihan. Hits : 7,921 kali dikunjungi. Pengurus ialah Orang atau Badan Hukum seperti dimaksud dalam Undang-undang SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 19/men/ix/2009 tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per. F4. 21/MEN/IX/2009 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jdih Kemnaker. 16/MEN/2001 TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat; Sep 28, 2020 · menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia, Menimbang : bahwa dengan berkembangnya penggunaan jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut maka perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional 2. Beranda. 5. 23. b. REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Menteri Nomor PER. Peraturan Menaker Nomor PER. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. Ulasan Lengkap. d. Selain adanya AEC, adanya struktur dasar dari. 36/KEP/M. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R. 325 / men / xii / 2011 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional indonesia di sektor ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja sub bidang bekerja di ketinggian menjadi standar kompetensi kerja nasional indonesia bab i pendahuluanKeselamatan dan Kesehatan Kerja. a muhaimin iskandar, m. 08/MEN/VII/2010: Tahun: 2010: Tentang: ALAT PELINDUNG DIRI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 06. PDF Abstrak. Bahwa tenaga kerja Para Medis hygiene perusahaan-perusahaan danPeraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. bahwa untuk. Disertai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing. c. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Ttd. 01/Men/1979, tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Paramedis, Medis, Teknisi. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat -Syarat Penyerahan Sebagian. 110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan. : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 15. 108 - Menteri Perhubungan Prof. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit . Permenakertrans Nomor PER. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Selain adanya AEC, adanya struktur dasar dari persetujuan World Trade Organization (WTO) yang mencakup barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa, menjadi sebuah concern yang. c. Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER. 15, BN. 06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 169 1. di Lihat 37 kali. 02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI . bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. Professional Solutions. (e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan. 1844/SJ/XI/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. Subjek. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Jl. 5. #kementerian-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kemenakertrans. 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Menimbang : a bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia terdapat kecenderungan jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu; b. Ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja MediasiLPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum; b. 13/MEN/X/2011 melalui link di bawah ini: Download PDF (1. 2015.